BATAM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi melarang seluruh personelnya menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kedinasan maupun di luar kedinasan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Polda Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan akan memastikan seluruh personel di wilayah hukumnya mematuhi larangan tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin, menjaga kesehatan, serta meningkatkan integritas dan profesionalisme anggota Polri.
Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Dr. Nona Pricillia Ohei mengatakan, kebijakan Kapolri tersebut merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap kedisiplinan dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.
Menurutnya, setiap anggota Polri wajib mematuhi aturan tersebut tanpa terkecuali. Kepatuhan terhadap kebijakan pimpinan merupakan bagian dari tanggung jawab sekaligus cerminan kedisiplinan seorang anggota kepolisian.
“Surat Edaran Kapolri ini menjadi pedoman yang wajib dipatuhi seluruh personel Polri tanpa terkecuali. Setiap personel harus mampu menjadi teladan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya, Minggu (1/11/2026).
Nona menjelaskan, larangan penggunaan vape juga berlaku bagi tamu maupun pengunjung yang berada di lingkungan kerja kepolisian.
Pengunjung yang membawa perangkat rokok elektrik diwajibkan mematikan dan menyimpannya selama berada di kawasan tersebut.
Salah satu pertimbangan diterbitkannya kebijakan ini adalah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika.
Sebab, cairan maupun cartridge rokok elektrik secara kasatmata sulit dibedakan antara yang berisi cairan biasa dengan yang mengandung atau terkontaminasi zat narkotika.
Selain itu, penggunaan rokok elektrik juga menjadi perhatian dari aspek kesehatan karena berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi pengguna maupun orang-orang di sekitarnya.
Polda Kepri menegaskan, personel yang terbukti melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penindakan dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun penegakan Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Larangan tersebut berlaku secara menyeluruh di seluruh tingkatan organisasi Polri, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.
“Kami mengingatkan seluruh personel Polda Kepri dan jajaran agar memahami serta mematuhi ketentuan ini. Jangan sampai ada pelanggaran yang justru dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Disiplin harus dimulai dari diri sendiri dan diwujudkan melalui perilaku sehari-hari,” tegas Nona.
Ia menambahkan, implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen Polri dalam membangun organisasi yang disiplin, sehat, berintegritas, dan profesional.
Di sisi lain, Polda Kepri juga mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Masyarakat yang menemukan gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan Polisi 110 yang beroperasi selama 24 jam dan bebas pulsa.












