JAKARTA – Ada persoalan serius dalam kehidupan bernegara ketika hukum tidak lagi dipahami sebagai pembatas kekuasaan, tetapi justru menjadi jalan untuk membuka peluang bagi kepentingan kekuasaan.
Persoalannya bukan karena warga negara menggunakan haknya untuk menggugat undang-undang. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa setiap proses hukum benar-benar menjaga konstitusi, bukan sekadar menyediakan legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.
Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui perintah langsung. Dalam demokrasi modern, kepentingan politik dapat diperjuangkan melalui prosedur hukum, bahasa konstitusi, argumentasi hak warga negara, bahkan dengan mengatasnamakan kepastian hukum.
Hukum bisa tetap terlihat sah secara prosedural, tetapi tujuan dan dampak penggunaannya tetap harus diuji secara kritis.
Ketika Gugatan Mengubah Arah Politik
Publik masih mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan tersebut mengubah pemaknaan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden, dari batas usia 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Perubahan norma tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Putusan itu kemudian menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam perdebatan mengenai etika konstitusi dan independensi peradilan.
Secara hukum, putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, finalitas putusan tidak berarti publik kehilangan hak untuk mengkritisi proses, argumentasi, dan dampak konstitusionalnya.
Pertanyaan kritisnya bukan sekadar apakah gugatan boleh diajukan, melainkan bagaimana menjaga agar kewenangan pengujian undang-undang tidak kehilangan kepercayaan publik akibat persoalan independensi, konflik kepentingan, dan konsistensi penalaran hukum.
Ketika perubahan norma menghasilkan konsekuensi politik yang besar, integritas proses pengambilan keputusan menjadi sama pentingnya dengan bunyi putusannya.
Dari Kades, Capres, hingga DPRD: Apakah Rakyat Dianggap Tidak Peka?
Permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui DPR, gugatan perubahan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden melalui Mahkamah Konstitusi, dan kini gugatan yang disebut berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota, menghadirkan rangkaian peristiwa yang patut dibaca secara kritis.
Mekanismenya berbeda. Lembaganya berbeda. Aktor dan kepentingannya pun belum tentu sama. Namun, ketika berbagai jalan hukum dan politik berulang kali bersinggungan dengan persoalan masa jabatan, publik wajar mempertanyakan arah dan konsekuensinya bagi demokrasi.
Apakah ini sekadar rangkaian aspirasi yang muncul pada waktu berbeda, atau ada kecenderungan untuk terus mengubah aturan ketika aturan yang berlaku membatasi kepentingan jabatan?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika kepastian hukum dijadikan alasan. Sebab, kepastian hukum bukanlah karpet merah bagi siapa pun untuk memperpanjang kekuasaan.
Kepastian hukum adalah jaminan bahwa aturan berlaku secara konsisten, hak warga negara terlindungi, dan pergantian kekuasaan berlangsung menurut ketentuan konstitusi.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mengubah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan batas paling banyak dua kali masa jabatan.
Perubahan itu ditempuh melalui proses legislasi. Namun, setiap tuntutan perubahan berikutnya tetap harus dinilai berdasarkan kebutuhan masyarakat, akuntabilitas jabatan, dan kepentingan publik.
Sebelumnya, bangsa ini menyaksikan perubahan pemaknaan syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan MK yang berdampak langsung pada kontestasi Pilpres 2024.
Kini, muncul pula isu gugatan terkait masa jabatan anggota DPRD yang perlu diperiksa melalui dokumen perkara dan petitum resminya.
Jika kelak muncul upaya serupa terhadap masa jabatan kepala daerah, publik tentu berhak mengujinya dengan ukuran konstitusional yang sama.
Apakah setiap batas kekuasaan pada akhirnya akan selalu dicari celah untuk diubah, sementara rakyat diminta menerima semuanya atas nama hukum?
Rakyat bukan penonton yang kehilangan ingatan. Mereka dapat membedakan antara perubahan aturan yang sungguh diperlukan untuk kepentingan publik dan perubahan yang berpotensi menguntungkan pemegang jabatan.
Mereka juga berhak mempertanyakan mengapa perdebatan tentang perpanjangan masa jabatan terus memperoleh ruang, sementara persoalan kesejahteraan, pelayanan publik, lapangan kerja, dan keadilan sosial menuntut penyelesaian nyata.
Menganggap masyarakat tidak peka adalah kekeliruan politik. Diam bukan berarti tidak tahu. Tidak turun ke jalan bukan berarti tidak mengerti. Dan tidak setiap kritik harus diwujudkan melalui kegaduhan untuk menunjukkan bahwa rakyat sedang mengawasi.
Rakyat mungkin tidak selalu bersuara keras, tetapi bukan berarti tidak memperhatikan. Mereka mungkin tidak hadir di ruang sidang, tetapi berhak menilai setiap putusan yang membawa konsekuensi bagi kehidupan demokrasi.
Pihak Ketiga dan Politik di Balik Prosedur
Dalam demokrasi, warga negara berhak mengajukan gugatan, membentuk aliansi, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan perubahan kebijakan. Penggunaan pihak ketiga atau organisasi masyarakat tidak otomatis membuktikan adanya rekayasa politik.
Namun, hak konstitusional juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang pemeriksaan publik.
Setiap gugatan yang berpotensi mengubah aturan jabatan publik patut diuji dari sisi argumentasi hukum, kedudukan hukum pemohon, dampak terhadap demokrasi, dan kemungkinan benturan kepentingan.
Yang perlu diwaspadai adalah ketika bahasa kepentingan publik digunakan tanpa keterbukaan mengenai siapa yang diuntungkan, ketika tuntutan perubahan aturan tidak disertai argumentasi yang memadai, atau ketika kepastian hukum hanya ditekankan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.
Kritik semacam ini tidak berarti menuduh setiap pemohon memiliki agenda tersembunyi. Sebaliknya, kritik ini menegaskan bahwa semakin besar dampak politik suatu gugatan, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi, argumentasi yang dapat diuji, dan pengawasan masyarakat.
Sebab, persoalan sesungguhnya bukan semata-mata siapa yang mengajukan gugatan. Persoalannya adalah apakah mekanisme hukum digunakan untuk memperkuat keadilan konstitusional atau justru berpotensi menjadi jalan bagi kepentingan yang menghendaki perubahan aturan demi keuntungan tertentu.
Hukum tidak boleh menjadi tirai yang membuat kepentingan politik tampak seperti kepentingan seluruh rakyat.
Negara Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Nafsu Kekuasaan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini tidak cukup diwujudkan dengan keberadaan pengadilan dan banyaknya peraturan perundang-undangan.
Negara hukum menuntut agar kekuasaan dibatasi oleh hukum, lembaga peradilan bekerja secara independen, dan setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang adil. Hukum harus mampu mengoreksi kekuasaan, bukan sekadar mengesahkan kehendaknya.
Kepastian hukum juga tidak boleh dipersempit menjadi kepastian bahwa seseorang dapat terus mempertahankan jabatan. Masa jabatan merupakan bagian dari desain demokrasi yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, dan hak masyarakat untuk mengevaluasi wakil serta pemimpinnya.
Apabila setiap batas jabatan diperlakukan sebagai persoalan yang harus diselesaikan dengan memperpanjang masa jabatan, kita patut bertanya: siapa yang sedang memikirkan hak rakyat untuk mengevaluasi dan mengganti para pemegang kekuasaan?
Tentu, kemunculan beberapa gugatan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya skenario terkoordinasi atau persekongkolan kekuasaan. Tuduhan semacam itu memerlukan bukti. Namun, ketiadaan bukti tentang koordinasi tidak berarti publik harus berhenti mengajukan pertanyaan kritis.
Justru di situlah demokrasi bekerja: kekuasaan boleh mengajukan argumentasi, warga boleh mengajukan pertanyaan, dan lembaga negara wajib memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demokrasi tidak membutuhkan prasangka yang menggantikan fakta. Demokrasi membutuhkan keberanian untuk membuka fakta, menguji kepentingan, dan meminta pertanggungjawaban.
Jika Hukum Menjadi Alat, Siapa yang Melindungi Rakyat?
Persoalan mendasarnya bukan siapa yang paling sering berbicara atas nama hukum, melainkan siapa yang bersedia tunduk pada prinsip hukum ketika prinsip itu membatasi kepentingannya sendiri.
Ketika aturan hendak diubah, publik berhak bertanya: apakah perubahan tersebut menjawab kebutuhan konstitusional atau justru memperluas ruang bagi mereka yang telah berkuasa?
Apakah kepastian hukum sedang melindungi hak masyarakat atau hanya melindungi kepentingan pemegang jabatan?
Pertanyaan itu bukan ancaman terhadap negara hukum. Justru itulah bagian dari tanggung jawab warga negara dalam demokrasi.
Kekuasaan tanpa pengawasan berisiko menjadikan kepentingannya sebagai ukuran kebenaran. Sementara hukum tanpa independensi berisiko berubah menjadi alat pembenaran.
Jika hukum terus digunakan untuk membenarkan kehendak kekuasaan atas nama kepastian hukum, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan menghadapi ujian serius.
Sebab, hukum kehilangan maknanya ketika ia lebih sibuk mencari pembenaran bagi kekuasaan daripada memastikan kekuasaan tunduk pada konstitusi.
Di titik inilah rakyat harus tetap kritis. Bukan untuk menolak setiap putusan, bukan pula untuk mencurigai setiap gugatan, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga, pejabat, atau kelompok politik yang kebal dari pertanyaan publik.
Jika hukum terus digunakan untuk membenarkan kehendak kekuasaan atas nama kepastian hukum, rakyat berhak mempertanyakan siapa yang sesungguhnya sedang dilindungi oleh hukum: konstitusi atau kepentingan kekuasaan.
Dan jika pola semacam itu terus berulang tanpa transparansi dan pertanggungjawaban yang memadai, rakyat berhak bertanya lebih jauh: apakah hukum masih berdiri di atas konstitusi, atau justru sedang ditarik ke dalam orbit kepentingan kekuasaan?
Sebab, hukum memang urusan lembaga negara, tetapi akibat hukum dalam demokrasi adalah urusan seluruh rakyat.
Urip Haryanto
– Pendiri Presidium Poros Nusantara
– Waketum DPN Parade Nusantara
– Sekjend Dewan Nasional Gerakan Oposisi Indonesia
– DPD Ikatan Alumni Lemhannas RI, Jawa Tengah
*Catatan Referensi*
1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya ketentuan masa jabatan kepala desa.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) mengenai Indonesia sebagai negara hukum.












